Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani - MI
Jakarta - Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani menilai persoalan tanah yang dihadapi selama ini karena buruknya kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Untuk itu, dia mendesak Presiden untuk mencopot posisi Joyo sebagai Kepala BPN.
"Dia (Joyo Winota, red) harus diganti. Presiden tidak usah menunggu waktu untuk menggantinya," kata Muzani.
Bagi Muzani, Joyo Winoto tidak mampu menyelesaikan konflik persoalan tanah. Apalagi, kini persoalan ini menjadi bom waktu terjadinya aksi kekerasan yang memakan korban jiwa.
Sebut saja kejadian di Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas di Sumatera Utara, di Bima NTB , Kalimantan dan daerah-daerah lain. Bahkan, persoalan ini dikhawatirkan akan meluas karena hampir seluruh daerah mendapatkan kasus serupa.
"Sumber persoalan konflik itu soal tanah yang tumpang tindih dalam pemanfaatan dan pemberian izin lahan. BPN bahkan dapat mengeluarkan 2 hingga lebih surat untuk lahan yang sama," katanya.
Akibatnya, semua pihak saling mengklaim itu adalah tanahnya. Sehingga, terjadi gesekan yang mengakibatkan konflik yang memakan korban jiwa.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, adanya program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau Larasita hanya sekedar menyenangkan hati rakyat. Hanya untuk membuat seolah-olah memperhatikan rakyat.
"Program Larasita hanya lips service tapi hasilnya nol besar," katanya.
Fraksi Gerindra, tambahnya mendukung rencana dibentuknya Pansus yang akan membahas permasalahan tanah.
"Fraksi mendukung sepenuhnya dan setuju dengan adanya rencana pembentukan Pansus soal tanah," pungkas dia.
Jakarta - Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani menilai persoalan tanah yang dihadapi selama ini karena buruknya kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Untuk itu, dia mendesak Presiden untuk mencopot posisi Joyo sebagai Kepala BPN.
"Dia (Joyo Winota, red) harus diganti. Presiden tidak usah menunggu waktu untuk menggantinya," kata Muzani.
Bagi Muzani, Joyo Winoto tidak mampu menyelesaikan konflik persoalan tanah. Apalagi, kini persoalan ini menjadi bom waktu terjadinya aksi kekerasan yang memakan korban jiwa.
Sebut saja kejadian di Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas di Sumatera Utara, di Bima NTB , Kalimantan dan daerah-daerah lain. Bahkan, persoalan ini dikhawatirkan akan meluas karena hampir seluruh daerah mendapatkan kasus serupa.
"Sumber persoalan konflik itu soal tanah yang tumpang tindih dalam pemanfaatan dan pemberian izin lahan. BPN bahkan dapat mengeluarkan 2 hingga lebih surat untuk lahan yang sama," katanya.
Akibatnya, semua pihak saling mengklaim itu adalah tanahnya. Sehingga, terjadi gesekan yang mengakibatkan konflik yang memakan korban jiwa.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, adanya program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau Larasita hanya sekedar menyenangkan hati rakyat. Hanya untuk membuat seolah-olah memperhatikan rakyat.
"Program Larasita hanya lips service tapi hasilnya nol besar," katanya.
Fraksi Gerindra, tambahnya mendukung rencana dibentuknya Pansus yang akan membahas permasalahan tanah.
"Fraksi mendukung sepenuhnya dan setuju dengan adanya rencana pembentukan Pansus soal tanah," pungkas dia.
0 Response to "Konflik Tanah, Gerindra Desak Copot Kepala BPN"
Posting Komentar